Amsakar Sampaikan Tanggapan Wali Kota Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Batam - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan tanggapan atau jawaban Wali Kota Batam atas Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal itu disampaikan Amsakar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Batam. Pemko Batam memberikan jawaban atas pandangan sembilan Fraksi DPRD Kota Batam.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Amsakar mengatakan bahwa Pemko Batam sepakat perlunya penyesuaian terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2015.

Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Baca juga: Sukses Jalankan Amanah Ex Officio, Rudi Diapresiasi Menteri Tjahjo Kumolo

"Agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, " kata Amsakar, Rabu 13 April 2022.

Jawaban tersebut menurut dia Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat-PSI.

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Kemudian, menanggapi pandangan umum Fraksi NasDem, Amsakar mengatakan bahwa Pemko Batam sepakat perlu dilakukannya penyesuaian terhadap  perda nomor 3 tahun 2015.

Dengan diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Selain itu, Amsakar juga memberikan jawabab terkait dengan pandangan Fraksi Golkar, bahwa Pemko Batam sepakat Perda pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan harmonisasi  dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Sehingga peraturan pengelolaan keuangan daerah tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping), dengan peraturan lainnya, " katanya.

Baca juga: Polda Sumbar Siap Amankan TPS dan Awasi Pelaksanaan Prokes saat Pilkada

Sementara, terhadap pandangan faksi-fraksi lainnya, dijelaskan Amsakar bahwa pada intinya Pemko Batam menyambut baik atas semua dukungan dan masukan yang disampaikan DPRD Kota Batam.