Rudi Hadiri Rakor Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Optimalisasi Layanan Kesehatan Publik

Batam - Wali Kota Batam Muhammad Rudi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta optimalisasi layanan kesehatan publik Provinsi Kepri di Ballroom Hotel Aston Batam, Selasa (26/7) pagi.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina dan dihadiri pimpinan daerah se-Kepri, kepala - kepala RSUD, kepala puskesmas hingga kepala-kepala inspektorat.

Baca juga: Kementerian PUPR Wujudkan Permukiman Berkonsep Smart living

Marlin menyambut baik penyelenggaraan rakor ini. Serta berterimakasih kepada seluruh jajaran yang hadir. "Kehadiran saudara-saudara membuktikan adanya komitmen yang nyata secara maksimal membangun pemerintah yang bebas korupsi atau KKN, " ucapnya.

Ia menyebutkan, korupsi adalah masalah terbesar semua negara termasuk Indonesia. Saat ini, tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme di Indonesia telah terjadi di semua sektor. Baik pemerintahan maupun korporasi atau swasta.

Baca juga: Status Gunung Merapi Siaga, BPBD Boyolali Siapkan Jalur Evakuasi Warga

"Oleh karena itu pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia, " ujarnya.

Menurutnya, efek korupsi sangat besar baiik bagi negara, pemerintah dan masyarakat. Karena dapat memperlambat perekonomian negara, dengan menurunnya investasi dan meningkatnya kemiskinan.

Baca juga: Status Merapi Siaga, BPBD Kabupaten Magelang Evakuasi 607 Warga

"Dan juga menurunkan kebahagiaan masyarakat suatu negara, " ujarnya.

Tiga faktor kecurangan yakni adanya kesempatan, motivasi dan rasionalisasi. Ketiganya, memiliki derajat sama besar saling mempengaruhi.  

Baca juga: Pemprov Sumbar Akan Segera Lakukan Penanganan Banjir Ranah Ampek Hulu Tapan

"Kami menyadari betul bahwa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa. Membuat cita-cita luhur pendiri bangsa susah diraih dan kesejahteraan masyarakat terabaikan, " ujarnya.

Maka dari itu, Marlin menyebutkan, pihaknya mempunyai misi kepemimpinan, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.

Baca juga: Dispar Kepri Bakal Fasilitasi Sertifikasi Pembawa Acara

Tata kelola pemerintahan yang bersih adalah salah satu dari tujuh program unggulan yang akan diterapkan dalam melaksanakan program RPJMD tahun 2021-2026.

"Kami berharap dengan pemerintah yang bersih, terbuka dan akuntabel dapat mempercepat visi misi. Yakni terwujudnya, Kepri yang makmur berdaya saing dan berbudaya, " katanya.

Ia berharap dukungan dan pedoman tim KPK dalam membimbing Pemprov Kepri dan daerah-daerah di Kepri. Dalam mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa demi kesejahteraan rakyat, program pencegahan korupsi harus dikedepankan. 

"Program tidak hanya dilakukan oleh KPK melainkan diseluruh pemerintah provinsi hingga kabupaten kota seluruh Kepri, " ujarnya.

Dimulai dari mengindentifikasi celah kemungkinan terjadinya kecurangan, menetapkan rencana pengendalian yang tepat, efektif dan efesien untuk melakukan pemantauan yang memadai dan rencana yang ditetapkan.

Baca juga: Hadapi Potensi Erupsi Merapi, BNPB Tetapkan Status Keadaan Darurat untuk Kabupaten Boyolali, Magelang dan Klaten

Marlin mengatakan, rangkaian ini harus dimulai dari sekarang untuk mengawal visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat benar-benar memanfaatkan pembangunan.

"Momentum bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi maupun kota kabupaten se-Kepri, " tutupnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyebutkan, tanpa dirinya bercerita masyarakat sudah tentu tahu keberhasilan pembangunan di Batam.

"Batam dengan anggaran terbatas dapat bangun apa saja. Artinya uangnya terarah, " ujar Rudi.

Ia berterimakasih, semakin banyak pengawasan dan dukungan KPK. Dengannya, pegawai Pemko maupun BP Batam akan melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing.

Baca juga: Rudi : Perguruan Tinggi Harus Dukung Pemerintah Siapkan SDM Bekompeten

"Semakin anggaran digunakan secara tepat, rakyat semakin sejahtera dan kota ini akan bangkit, " ujarnya.

Diakhir acara, Forkompinda termasuk kepala-kepala daerah turut menandatangani komitmen bersama 'memberikan yang terbaik untuk pelayanan kesehatan masyarakat mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya tanpa korupsi '.